Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, perkembangan bisnis perbankan syariah pada 2015 sedang memasuki masa suram. Pertumbuhan aset yang sempat mencapai 49 persen pada 2013, tidak bisa terulang lagi pada tahun ini dan harus puas dengan pertumbuhan di angka 7,98 persen pada Juli 2015.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Mulya E. Siregar menjelaskan, saat ini adalah saatnya perbankan syariah untuk tidak terlampau terbuai dengan pertumbuhan yang terjadi pada periode 2009-2013.”Dalam periode lima tahun, yaitu 2009-2013 pertumbuhan aset bank syariah rata-rata 43 persen, namun harus diakui saat ini pertumbuhan tersebut turun drastis,”ujar Mulya di Jakarta, Jumat (16/10).

Turunnya pertumbuhan perbankan syariah, menurut Mulya tidak hanya terjadi dari sisi aset, namun juga pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK). Bahkan pertumbuhan tersebut juga berada jauh di bawah perbankan konvensional.”Posisi Juli 2015, pembiayaan hanya tumbuh 5,55 persen, jauh lebih rendah dibanding konvensional yang bertumbuh 8 persen,”jelas dia.

Pertumbuhan yang melambat ini diperparah pula oleh meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF). Posisi Juli 2015, NPF perbankan syariah berada di angka 4,89 persen.

Mulya menjelaskan, turunnya pertumbuhan ini pasti ada penyebabnya. Setidaknya ada lima hambatan yang menyebabkan pertumbuhan perbankan syariah melambat. Adapun kelima hal tersebut adalah permodalan yang kecil, biaya dana yang mahal, biaya operasional yang belum efisien, layanan yang belum memadai serta kualitas SDM dan teknologi yang masih tertinggal jauh,”terang dia.

Sebanyak lima tantangan ini, menurut Mulya harus disikapi dengan strategi yang tepat. Misalnya, dengan melakukan inovasi produk, meningkatkan pemahaman masyarakat, meningkatkan permodalan, komitmen pemegang saham serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.

Head of Sharia Banking PT Maybank Indonesia Tbk Herwin Bustaman menjelaskan, selain tantangan yang bersifat eksternal dan internal, perbankan syariah juga harus menghadapi tantangan regulasi. Pasalnya, sebelum tahun 2023, perbankan syariah diharuskan memisahkan diri dari induk usahanya.

Regulasi ini menurut Herwin bisa berisiko bagi bank syariah jika pertumbuhan ekonomi tidak mendukung. Sehingga dia menyarankan agar konsep dual banking ini masih diterapkan.”Kalaupun tidak ada konsep dual banking, paling tidak semua infrastruktur bank syariah bisa di-leveraging dari bank konvensional,”jelas dia.

sumber : http://www.beritasatu.com