Menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2015, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional untuk almarhum Ki Bagus Hadikusumo dan empat tokoh lainnya. Sebelumnya, di era Orde Baru pemerintah telah menganugerahkan penghargaan atas perjuangan dan jasa-jasa Ki Bagus Hadikusumo dalam mencapai kemerdekaan dengan menetapkannya sebagai Perintis Kemerdekaan.

Pahlawan Nasional untuk Ki Bagus Hadikusumo diusulkan tiga tahun lalu oleh Panitia Pengajuan Gelar Pahlawan Nasional PP Muhammadiyah yang diketuai anggota Parlemen RI, A.M. Fatwa. Selain Ki Bagus, juga diusulkan almarhum Prof. Mr. Kasman Singodimedjo dan Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir. Semoga tahun depan dapat terealisasi. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional adalah sebuah keputusan politik dan ditentukan oleh jiwa kenegarawanan pemimpin bangsa.

Perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dari kalangan umat Islam dalam merintis, merebut dan mempertahankan kemerdekaan tercatat yang paling banyak dalam sejarah Indonesia. Oleh karena itu pemerintah tidak perlu ragu mengukuhkan Pahlawan Nasional paling banyak dari kalangan tokoh pejuang Islam.

Dalam Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perjuangan dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo, yang disusun oleh putra beliau almarhum H. Djarnawi Hadikusuma, tertulis Ki Bagus Hadikusumo lahir di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 11 Rabi’ul-akhir 1308 H bertepatan dengan 24 November 1890, dan wafat di Yogyakarta Jumat 5 Muharam 1374 H atau 3 September 1954 dalam usia 64 tahun.

Ki Bagus Hadikusumo seorang ulama pejuang, mubaligh, penulis buku dan pemimpin umat yang disegani. Ia diangkat sebagai Ketua Majelis Tabligh lalu Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, Wakil Ketua dan kemudian Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode tahun 1942 – 1953. Ki Bagus Hadikusumo aktif dalam usaha pembentukan partai Masyumi tahun 1945 yang didirikan sebagai satu-satunya partai bagi seluruh umat Islam Indonesia. Majelis Syura Masyumi periode pertama diketuai oleh K.H. Hasyim Asy’ari dan Wakil Ketua Ki Bagus Hadikusumo sampai tahun 1950.

Pada 1922 Ki Bagus diangkat oleh Gubernur Belanda menjadi anggota Komisi Perbaikan Pengadilan Agama seluruh Jawa dan Madura, serta bersama Prof. Dr. Husein Djajadiningrat ditugaskan menyusun Mahkamah Islam Tinggi. Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mencatat nama Ki Bagus Hadikusumo salah satu tokoh pendiri UII.

Pada zaman Jepang, beliau diangkat menjadi anggota Tyuo Sangi In mewakili golongan Islam bersama K.H.A. Wahid Hasjim, K.H.A. Kahar Mudzakkir, dan Abikusno Tjokrosujoso. Ki Bagus Hadikusumo satu di antara sedikit ulama yang berani menentang perintah Pemerintah Dai Nippon agar melakukan Saikirei, yaitu membungkukkan badan ke arah Istana Diraja Tenno Heika di Timur Laut sebagai simbol penghormatan kepada Tenno Heika (Kaisar Jepang) yang dianggap keturunan dewa matahari. Selain Ki Bagus, tokoh Muhammadiyah Dr. Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka) juga menolak Saikirei karena berlawanan dengan akidah Islam.

Peran Ki Bagus Hadikusumo dalam masa persiapan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sejak terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Ki Bagus Hadikusumo menjadi anggota KNIP mewakili Masyumi. Ki Bagus pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sewaktu Agresi Militer Belanda I tahun 1947, Muhammadiyah membentuk Kesatuan Laskar Angkatan Perang Sabil dengan Penasihat Ki Bagus Hadikusumo.

Sejarah mencatat sebelum Ir Soekarno menyampakan pidato tentang dasar negara tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPKI telah mendengarkan pidato anggota BPUPKI lainnya, salah satunya Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus mengemukakan agar negara Indonesia berdasarkan agama Islam, di atas petunjuk-petunjuk Al Quran dan Hadits, agar menjadi negara yang tegak dan teguh serta kuat dan kokoh. Ia mengingatkan sudah enam abad Islam menjadi agama kebangsaan Indonesia dan tiga abad sebelum Belanda menjajah disini, hukum Islam sudah berlaku di Indonesia. Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, sepuluh kali menyebut nama Ki Bagus Hadikusumo. Soekarno sangat segan kepada Ki Bagus walau dalam banyak hal prinsipil keduanya berlainan pendapat dan pandangan.

Menyangkut rumusan dasar negara, sidang BPUPKI membentuk Panitia Kecil untuk mencapai konsensus antara golongan Islam dan golongan kebangsaan dalam merumuskan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam rancangan dasar negara “Pancasila” yang diusulkan Bung Karno, prinsip Ketuhanan merupakan sila kelima. Ki Bagus Hadikusumo-lah yang dengan gigih berdebat dengan Soekarno sampai di luar sidang hingga Soekarno menangis di hadapan Ki Bagus. Prinsip Ketuhanan akhinya menjadi prinsip pertama yang diterima secara aklamasi dalam sidang BPUPKI. Mr. Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta. Mengutip dari Bung Hatta, Panitia Sembilan mengubah urutan fundamen Pancasila, meletakkan fundamen moral di atas, fundamen politik di bawahnya. Dengan meletakkan dasar moral di atas, negara dan pemerintahan memperoleh dasar yang kokoh.

Sumber : Sang Pencerah