Hukum Acara/Tata Cara Pemeriksaan Sengketa Ekonomi Syariah hanya diatur secara umum dalam Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 (UU PA).

Pasal 54 UUPA menegaskan bahwa Hukum Acara yang digunakan dalam Peradilan Agama sama dengan hukum acara perdata ( hukum formil) yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah disebut secara khusus dalam UU PA.

Selengkapnya