Rapat pleno Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, yang membahas rencana uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, sempat diinterupsi oleh Sekretariat Negara (Setneg).

Syaiful Bahri, Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah mengungkapkan, saat rapat pleno yang digelar pada Rabu malam (7/9) berlangsung, ada telepon masuk dari pihak Setneg. Namun, ia tiak menyebutkan siapa pejabat Setneg yang meneleponnya semalam.

Dalam telepon tersebut, Syaiful mengatakan, lembaga yang mengurus dapur Istana Negara meminta waktu untuk menjelaskan mengenai kebijakan amnesti pajak kepada para petinggi organisasi massa tersebut, sebelum PP Muhammadiyah memperkarakannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Setneg telepon semalam, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan penjelasan nanti,” ujar Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/9).

Untuk menghormatinya, Syaiful mengatakan, PP Muhammadiyah akan mendengarkan dahulu keterangan yang akan disampaikan oleh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

“Kami tunggu Sri Mulyani pulang dari luar negeri, kami harapkan (audiensi) minggu ini,” tuturnya.

Namun, lanjutnya, sikap PP Muhammadiyah sebenarnya telah mengerucut untuk mengajukan judicial review UU Pengampunan Pajak ke MK. Kemungkinan besar, jika tidak ada perubahan, berkas perkara diajukan ke MK pada pekan depan.

Sehari sebelumnya, Syaiful menyebut rencana PP Muhammadiyah menggugat UU Pengampunan Pajak sebagai upaya jihad. Salah satu organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia itu menganggap kebijakan amnesti pajak tidak mencerminkan asas keadilan.

“Sudah ada UU Pajak tapi dibuatlah tax amnesty dan ini tidak berkeadilan karena semua orang disuruh minta ampun oleh undang-undang baik itu pengemplang pajak, pengusaha besar, korporat maupun yang biasa saja,” kata Syaiful.

“Ketika orang ikut program tax amnesty maka kejahatan-kejahatan korupsi, pencucian uang masa lalu itu bisa diampuni dan tidak dilakukan penyidikan lain,” keluhnya.

Selain Muhammadiyah, Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia telah menggugat 11 pasal dalam UU Pengampunan Pajak ke MK.

Sumber : CNN Indonesia