Kebutuhan perumahan atau hunian yang layak bagi warga Negara Indonesia masih cukup besar dan setiap tahun kebutuhan tersebut terus bertambah. Sekalipun sudah banyak upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan pembangunan perumahan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, namun permasalahan perumahan tersebut masih tetap belum teratasi. Salah satu partisipasi perbankan syariah dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat adalah dengan melakukan pemberian pembiayaan dalam rangka kepemilikan rumah dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah (KPR-iB).

Dalam penerapan KPR-iB ini, bank syariah tidak hanya wajib tunduk kepada prinsip syariah barkaitan dengan transaksinya sesuai akad, melainkan juga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang terkait sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.

Akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan KPR-iB adalah akad Murabahah, akad  Ijarah Muntahiya Bittamlik dan akad Musyarakah Mutanaqishah. Obyek agunan pembiayaan KPR-iB berdasarkan prinsip Murabahah dapat berupa rumah dan tanah yang dibiayai, sedangkan pembiayaan KPR-iB berdasarkan prinsip Ijarah Muntahiya Bittamlik dan prinsip Musyarakah Mutanaqishah secara murni, nasabah harus menyedia-kan obyek agunan lain.

Sumber