Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29Agustus 2013 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan tentang “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat.

Berdasarkan analisis penulis bahwa norma hukum yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah hanya terbatas pada Penjelasan Ayat (2) huruf d Pasal 55 UU No.21/2008 saja, yaitu “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”. Sedang ketentuan yang tersebut pada Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf a, b, dan c (penyelesaian melalui non-litigasi) tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Norma hukum dalam batang tubuh Pasal 55 UU No.21/2008 ayat (1) sampai ayat (3) tetap berlaku dan karenanya mempunyai kekuatan hokum mengikat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa perbankan syariah apabila dilaksanakan oleh pengadilan, merupakan kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun, apabila disepakati oleh para pihak , penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar Peradilan Agama (non-litigasi) yang dilakukan melalui Badan Arbitrase; atau Alternatif PenyelesaianSengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Sumber