Dalam UU Peradilan Agama, tidak dijumpai satu pasalpun yang mengatur  secara khusus mengenai hukum acara sengketa perkara ekonomi syariah. Pengaturan mengenai Hukum Acara/Tata Cara Pemeriksaan Sengketa Ekonomi Syariah hanya diatur secara umum sebagaimana termuat pada Bab IV Bagian Pertama,  yaitu Pasal 54 UU Peradilan Agama. Pasal 54 tersebut menegaskan bahwa Hukum Acara yang digunakan dalam Peradilan Agama sama dengan hukum formil yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah disebut secara khusus dalam UU Peradilan Agama.

Sehubungan hal tersebut, maka proses pemeriksaan gugatan sengketa syariah mulai dari pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan putusan, semua tunduk kepada hukum acara yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum, sebagaimana diatur dalam Regelemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB)/Het Herzience Indonesie Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura, dan Rechtsreglemet Voor de Buitengewesten (RBG) untuk daerah luar Jawa dan Madura.

Begitu juga mengenai upaya hukum yang berlaku, tunduk pada tata cara upaya hukum bagi Peradilan Umum. Dalam upaya banding merujuk kepada UU No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan (Banding) di Jawa dan Madura. Dalam upaya kasasi tunduk pada Pasal 43–65 UUMA. Begitu pula dalam upaya Peninjauan Kembali (PK) tunduk pada Pasal 66 – 79 UUMA.

Adapun hal-hal yang secara khusus di atur dalam UU Peradilan Agama berkaitan dengan Hukum Acara, antara lain  berkaitan dengan:

Selengkapnya.